Di luar itu, CT yang memimpin dialog dalam bidang perekonomian tidak akan membahas substansi politik anggaran sampai spesifik. Kerja sama kedua pihak bukan bersifat negosiasi program kerja.
Ini hasil rapat antara CT, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menko Polhukam Djoko Suyanto bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara hari ini, Jumat (5/9).
Arahan SBY kepada tiga menteri yang dapat tugas menemui tim transisi adalah membantu pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, agar mereka pada waktunya setelah disumpah di MPR, dapat melaksanakan tugas lebih cepat dibandingkan pemerintahan sebelumnya,
"Karena sudah bisa mendapat informasi yang tepat dari sumbernya sendiri. Sehingga tahu masalah yang harus dihadapi, dan tahu apa yang harus dilakukan," kata CT di kantornya sepulang dari Istana Negara.
Secara spesifik, informasi yang akan disampaikan tim transisi pemerintah dengan tim Jokowi cuma soal perkembangan program prioritas. CT khususnya dapat tugas menjelaskan apa saja program perekonomian yang sepatutnya diteruskan Jokowi-JK hingga 2019 mendatang.
"Jadi yang pasti akan menyampaikan ini (program) yang sudah jalan, yang masih setengah jalan, ini yang kita harapkan," tukasnya.
Menko kembali menegaskan, tidak tersedianya ruang negosiasi supaya program Jokowi bisa dimasukkan oleh pemerintahan saat ini dalam pembahasan RAPBN. Semua kebijakan yang hendak dilakukan 2015 diserahkan kepada kubu Jokowi-JK.
Menurut CT, ini sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 4, bahwa pemerintahan baru tak memiliki kuasa bidang eksekutif apapun sebelum dilantik.
"Arahan presiden kita membantu tim transisi. Tapi masalah kebijakan sampai 20 Oktober 2014 tetap menjadi tugas kabinet Indonesia bersatu jilid dua. Jadi kalau pak Joko Widodo dan Jusuf Kalla punya kebijakan, tentu sebaiknya dilakukan setelah dilantik," tandasnya.
Ada alasan khusus SBY enggan memfasilitasi permintaan kubu Jokowi terlalu jauh. CT menirukan presiden, bahwa tidak patut bila pemerintahan sekarang terlalu campur tangan, sementara visi-misi yang diusung berbeda.
"Tentu tidak baik bila yang merupakan kewenangan pemerintahan baru, itu kemudian kita diminta untuk menyesuaikan. Silakan dibahas (di internal Tim Jokowi) dan silakan dilaksanakan setelah 20 Oktober," kata CT menegaskan. (merdeka.com)